Studi kasus di SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 9 Yogyakarta
ABSTRAK
Program Student Uniont Grant UNY 2010
Disusun Oleh:
Zaenal Irawan, Maya Eka Sari dan Muthia Umi Setyoningrum
dengan Dosen Pembimbing Dr. Siti Irine Astuti D.
Buku teks pelajaran menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan dan merupakan komponen yang wajib dipenuhi pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Kompleksnya permasalahan perbukuan menjadi penghambat bagi peningkatan mutu pendidikan. Dengan semakin pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, menuntun Kemendiknas melakukan reformasi mendasar bagi perbukuan pendidikan dengan mencentuskan trobosan dan inovasi kebijakan berupa Buku Sekolah Elektronik (BSE) guna menyediakan buku teks pelajaran masal, murah, berkualitas dan berteknologi.
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BSE dan hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dalam pengumpulan datanya mengunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumetasi dan triangulasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, karyawan sekolah, siswa dan orangtua siswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snwball sampling serta hasil dari observasi.
Hasil penelitian menunjukan SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 9 Yogyakarta telah memiliki kesiapan sarana-prasarana yang diperlukan dalam mengimplementasi kebijakan BSE. Namun, implementasi kebijakan BSE di kedua sekolah tersebut tidak berjalan efektif sebagaimana yang menjadi tujuan BSE. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan seperti; (1) Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah; (2) Sumberdaya Manusia (SDM) yang belum mampu menggunakan teknologi khususnya terkait dengan internet (gaptek); (3) Belum adanya sistem pengelolaan/menejerial dalam memanfaatkan BSE; (4) Terbatasnya koleksi buku mata pelajaran yang tersedia dalam BSE dan akses BSE yang dipandang masih sulit; (5) Status/Kualitas Sekolah. SMA Negeri 8 Yogyakarta sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan SMA Negeri 9 Yogyakarta sebagai Sekolah Standar Nasional, memandang muatan materi dalam BSE hanya memuat kompetensi dasar (standar). Sehingga BSE kurang sesuai untuk mendukung pencapaian target sekolah; dan (6) Kurang kuatnya landasan hukum BSE, diikarenakan tidak adanya kejelasan pembagian kewenangan, tugas, dan peran yang harus dijalankan oleh masing-masing lembaga yang masuk dalam hierarki Kementrian Pendidikan Nasional.
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BSE dan hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dalam pengumpulan datanya mengunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumetasi dan triangulasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, karyawan sekolah, siswa dan orangtua siswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snwball sampling serta hasil dari observasi.
Hasil penelitian menunjukan SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 9 Yogyakarta telah memiliki kesiapan sarana-prasarana yang diperlukan dalam mengimplementasi kebijakan BSE. Namun, implementasi kebijakan BSE di kedua sekolah tersebut tidak berjalan efektif sebagaimana yang menjadi tujuan BSE. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan seperti; (1) Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah; (2) Sumberdaya Manusia (SDM) yang belum mampu menggunakan teknologi khususnya terkait dengan internet (gaptek); (3) Belum adanya sistem pengelolaan/menejerial dalam memanfaatkan BSE; (4) Terbatasnya koleksi buku mata pelajaran yang tersedia dalam BSE dan akses BSE yang dipandang masih sulit; (5) Status/Kualitas Sekolah. SMA Negeri 8 Yogyakarta sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan SMA Negeri 9 Yogyakarta sebagai Sekolah Standar Nasional, memandang muatan materi dalam BSE hanya memuat kompetensi dasar (standar). Sehingga BSE kurang sesuai untuk mendukung pencapaian target sekolah; dan (6) Kurang kuatnya landasan hukum BSE, diikarenakan tidak adanya kejelasan pembagian kewenangan, tugas, dan peran yang harus dijalankan oleh masing-masing lembaga yang masuk dalam hierarki Kementrian Pendidikan Nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar